Mulai tanggal 1 Juli, Bangladesh memberlakukan Undang-Undang Pencegahan Perjudian dengan tujuan memberantas segala praktik perjudian termasuk kasino dan perjudian online. Peraturan baru ini menggantikan undang-undang lama dari tahun 1867 yang sudah dianggap tidak relevan.
Pemberantasan Judi Online
Regulasi ini, yang diusulkan oleh Menteri Dalam Negeri Salahuddin Ahmed, dibentuk berdasarkan saran dari komite parlemen. Meski banyak anggota yang sepakat dengan tujuan utama hukum ini, ada kekhawatiran mengenai kemungkinan pelanggaran hak-hak individu.
Diskusi dan Kekhawatiran
Akhter Hossen dari Partai Warga Negara Nasional mendukung langkah ini namun khawatir akan potensi niscaya penyalahgunaan otoritas oleh kepolisian dalam melakukan penggeledahan dan pemblokiran situs tanpa izin dari pengadilan. Nazibur Rahman dari Jamaat menyoroti kemungkinan bertentangan dengan regulasi pidana yang ada.
Respons Pemerintah
Menanggapi kekhawatiran ini, Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa melibatkan pengadilan bisa memperlambat proses penegakan hukum. Dia menjelaskan bahwa otoritas serupa sudah ada di regulasi lainnya.
Dukungan dari Pihak Oposisi
Nahid Islam, Ketua Whip Oposisi, menyatakan dukungannya meskipun kecewa dengan penolakan terhadap amandemen yang diajukan. Dia menekankan pentingnya memastikan undang-undang ini tidak disalahgunakan dan tetap melindungi hak asasi manusia.
Hukuman dan Aturan
Regulasi baru ini menentukan hukuman dua tahun penjara bagi yang terlibat dalam perjudian, dengan denda hingga Tk 200,000. Sementara untuk judi online, pelaku dapat dikenakan hukuman penjara hingga lima tahun dengan denda Tk 1 crore. Aktivitas taruhan online bisa berujung hukuman penjara sampai tujuh tahun dengan denda Tk 5 crore.
Dampak Sosial dan Ekonomi
Salahuddin Ahmed menjelaskan bahwa platform taruhan online, VPN, media sosial, dan sistem pembayaran digital sering digunakan dalam aktivitas ilegal ini. Praktik ini mengancam ekonomi, keamanan publik, dan generasi muda di Bangladesh.
Kategori Aktivitas Perjudian
Undang-Undang baru ini mencakup lebih dari 24 jenis aktivitas perjudian, termasuk yang memanfaatkan teknologi canggih, guna menutup celah hukum dan memperkuat penegakan hukum. Melalui kebijakan ini, Bangladesh berupaya menekan dampak merugikan dari perjudian, sambil menjaga agar penegakan hukum tetap adil dan menghormati hak asasi manusia.